Wasekjen Demokrat Minta Risma Pastikan Bansos Sampai ke Masyarakat Tanpa Disunat

Wakil Sekretris Jenderal Partai Demokrat Irwan meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk fokus bekerja membenahi sistem penyaluran bantuan sosial (Bansos) ke masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat percaya kembali terhadap pemerintah dalam menyalurkan Bansos tanpa dipotong lagi. “Terpenting pastikan bantuan sosial Covid 19 bisa sampai ke pintu pintu rumah rakyat dengan baik dan benar tanpa disunat untuk kepentingan lain,” ujar Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Menurutnya, Kementerian Sosial saat ini belum ada langkah konkrit untuk menghilangkan kekhawatiran publik akan penyelewengan dana Bansos. “Potensi kerugian negara akibat penyelewangan bansos ini kan sangat besar, KPK memperkirakan ada potensi kerugian negara senilai Rp 228 miliar," ujarnya. "Itu artinya jika dibagi dengan nilai per paket Rp 300 ribu, maka setara dengan bantuan sosial untuk 760 ribu warga penerima bantuan,” sambung legislator asal Kaltim itu.

Karena itu, Irwan menyarankan Risma untuk memiliki sistem baku dalam mengatasi penyelewengan dana Bansos. “Validitas data secara priodik dan pengawasan Bansos sampai ke penerima itu lebih konkret mencegah praktik penyelewengan bansos sekaligus mengatasi dampak pandemi Covid 19 sesuai keinginan presiden Jokowi,” ujar Irwan.